SIMALUNGUN (GASSTAMNEWS.COM)– Pembangunan infrastruktur rabat beton yang berada di Huta II Andarasi, Nagori Parbalogan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, diduga tidak sesuai dengan standar teknis dalam proses pencampuran material. Informasi tersebut diterima dari warga setempat pada Senin (19/05/25), yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam komposisi pengadukan bahan seperti semen, pasir dan kerikil.
Rabat beton atau lean concrete biasa digunakan sebagai pondasi awal pada pembangunan infrastruktur. Komposisi standar dalam pembuatan rabat beton yakni perbandingan 1:2:3 (semen:pasir:kerikil) dengan tambahan air sebanyak 0,5 porsi. Komposisi tersebut harus dipatuhi agar konstruksi memiliki kekuatan dan daya tahan sesuai fungsinya.
Namun, menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, pengerjaan rabat beton di Huta II Andarasi terlihat dilakukan secara asal-asalan.
“Pak, lihatlah pembangunan rabat beton di Huta II Andarasi itu. Sepertinya pengadukan material dan semen agak lain Pak. Masa disekop langsung ke molen? Apa biar banyak untungnya? Apa nggak dipikirkan ketahanan bangunan?.Unlngkap warga tersebut kepada awak media.
Menanggapi laporan tersebut, tim media melakukan penelusuran langsung ke lokasi proyek. Terlihat bahwa proses pencampuran bahan dilakukan menggunakan molen, namun proporsi bahan yang digunakan tampak tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait kualitas dan daya tahan bangunan dalam jangka panjang.
Proyek pembangunan rabat beton tersebut dibiayai melalui Dana Desa tahun anggaran 2025 dengan nilai anggaran fisik sebesar Rp 207.741.900. Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan ini mencakup volume 194 meter panjang, 3,5 meter lebar, dan 0,15 meter tinggi.
Untuk memperjelas informasi, awak media mengirimkan video dokumentasi proses pengerjaan proyek melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa Muhammad Nasir. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
Masyarakat berharap agar pemerintah desa dan pihak pengawas proyek dapat segera memberikan klarifikasi serta memastikan bahwa pengerjaan infrastruktur yang menggunakan dana publik dilakukan dengan benar, transparan dan sesuai dengan ketentuan teknis demi kepentingan bersama.
(CS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar