PEMATANGSIANTAR (SUMUT)-Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2025, Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) menyerukan refleksi nasional terhadap maraknya penyalahgunaan anggaran publik di berbagai sektor pemerintahan. Lembaga yang fokus pada advokasi dan pengawasan pengelolaan keuangan negara ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum dan akuntabilitas publik.
Sebagai lembaga non-pemerintah yang resmi berdiri pada 17 Agustus 2025 dan telah memperoleh legalitas melalui SK Kemenkumham RI, KPKM RI memantapkan diri sebagai mitra strategis masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini hadir dengan semangat untuk menegakkan keadilan dan memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pendiri sekaligus Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, menegaskan bahwa perjuangan lembaga ini tidak sekadar bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.
“Berantas atau pulihkan, itu pilihan. KPKM RI berdiri untuk rakyat, memastikan anggaran negara benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel,”.Tegas Hunter.
Sejak berdiri, KPKM RI telah melayangkan 13 pengaduan dan konfirmasi resmi kepada berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Ombudsman RI, serta sejumlah instansi pendidikan dan pemerintahan desa. Laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), Dana Desa, serta ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana hibah di sekolah swasta.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, KPKM RI juga aktif memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan atau penyalahgunaan anggaran publik. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga tersebut tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga pelindung hak-hak rakyat kecil.
Hunter menyampaikan bahwa keberanian masyarakat dalam melapor harus didukung oleh keberpihakan aparat penegak hukum terhadap keadilan. Ia berharap agar seluruh instansi yang menerima pengaduan KPKM RI dapat memproses laporan secara profesional, cepat dan transparan sesuai prosedur hukum.
Menutup pernyataannya, Hunter mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai titik balik untuk memperkuat integritas dan semangat gotong royong dalam membangun negeri.
“Di momentum Hari Lahir Pancasila, mari seluruh pemangku kebijakan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas demi kepentingan rakyat,” .Pungkasnya.
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar