PEMATANGSIANTAR (GASSTAMNEWS.COM)-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Gelar Diskursus Politik dengan topik "Evaluasi 150 Hari Kerja Walikota, Siantar Mau Dibawa Kemana?". Kegiatan ini merupakan forum diskusi yang di hadiri oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di kota Pematangsiantar yang dimana sebagai kontrol kebijakan publik dan pemerhati kebijakan terhadap kinerja pemerintah kota.
Diskursus Politik yang di selenggarakan oleh GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun bertempat di Cafe El One Siantar Jl. Patuan Anggi no. 77 Pematangsiantar dihadiri 2 orang pemantik yaitu Rindu Marpaung, M.A.P. (akademisi) dan Kristian Silitonga,S.H (Senior GMKI) dan 2 penanggap yaitu Yova Purba Sebagai Ketua GMKI Siantar-Simalungun dan Alberto Nainggolan sebagai perwakilan dari Ketua PMKRI Pematangsiantar.
Kegiatan tersebut di mulai dengan doa bersama oleh moderator.
Penyampaian materi yang di mulai oleh Rindu Marpaung dari kalangan akademisi memberikan pemaparan terkait 13 program prioritas Wali Kota dan Wakil Walikota yaitu :
1. Pembentukan Pokja Pembentukan Perguruan Tinggi Negeri.
2. Penggunaan Stadion Sang Naualuh.
3. Pemanfaatan Terminal Tanjung Pinggir.
4. Penataan Odong-odong.
5. Ketahanan Pangan (Kerjasama Antar Daerah):
6. Pola Asuh Anak
7. Call Centre Pengaduan Masyarakat
8. Pengelolaan Sampah
9. Festival Bah Bolon
10. Apresiasi Terhadap Masyarakatnya yang kreatif
11. Gerakan ASN Berkinerja
12. Gerakan Cinta dan Dukung Produk UMKM Pematangsiantar
13. Tes Narkoba Bagi Pelajar dan ASN
Susunan 13 program prioritas Walikota yang di nilai dalam penyusunannya tidak sesuai dengan siklus kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Rindu sebagai pemantik menyampaikan Dalam forum tersebut hal urgent yang seharusnya di prioritaskan Walikota untuk sekarang ini yaitu pembangunan gedung 4 pajak horas dan pedagang kaki lima. Dia juga menyampaikan keprihatinan dari RPJMD kota siantar tahun 2025-2029 dari 6 prioritas pembangunan strategis pembangunan gedung pasar horas berada di urutan terakhir.
Penanggap selanjutnya 'Kristian Silitonga' menyampaikan "Seorang pemimpin yang pro terhadap Masyarakat dilihat dari gagasan strategi yang di sampaikan,bukan menebarkan janji-janji besar tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan terobosan sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat.
Dalam penyampaiannya di tekankan Walikota segera mengeksekusi apa sebenarnya yang di butuhkan masyarakat atau prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan dan tata kelola ruang kota yang baik dan sehat.
Stop pencitraan kepada publik."
Ketua GMKI Siantar-Simalungun 'Yova Purba' sebagai penanggap menyampaikan "13 program kerja Walikota belum di temukan strategi atau terobosan yang pro terhadap Masyarakat dalam pengimplementasian program, termasuk pendirian universitas negeri, pemanfaatan Tanjung Pinggir,pembangunan gedung pasar horas,penyusunan tata kelola ruang kota, dan kesehatan."
Penanggap selanjutnya 'Alberto Nainggolan' perwakilan dari Ketua PMKRI Pematangsiantar menyampaikan ,Prihatin atas kepekaan Walikota terhadap Masyarakatnya. Walikota seperti kehilangan kompas tidak tau menentukan arah kebijakan.
Kegiatan tersebut juga membuka sesi tanya jawab dan penyampaian tanggapan dari beberapa peserta forum diantaranya yaitu ":
1. Agus Butar-butar sebagai ketua KP2H menyampaikan
Pasar Horas sebagai salah satu penyumbang besar PAD Kota Siantar harus di berikan perhatian khusus oleh Walikota Pematangsiantar terkait gedung 4 yang terbakar dan belum ada kejelasan pasti untuk pembangunannya kembali.
2. Yuda Situmorang sebagai ketua LMND Siantar menyampaikan,Walikota harus jeli mengenai permasalahan di kota ini dan harus menyelesaikan konflik tanah di gurilla serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Diakhir kegiatan sebelum penyerahan cendramata kepada pemantik ketua GMKI menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata ruang kritik kepada pemerintah, tetapi bentuk kepedulian anak muda dan mahasiswa terhadap arah kota kedepannya. Dan disampaikan juga kedepannya akan dilaksanakan agenda-agenda strategis untuk mengkontrol pemerintah agar kebijakan pemerintah kota sesuai mekanisme dan pro terhadap Masyarakat sepenuhnya.
(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar